emasharini.id – Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Swiss untuk memperkuat akses keuangan bagi peternak sapi rakyat. Inisiatif ini fokus pada digitalisasi ekosistem peternakan melalui platform Enterprise Resource Planning (ERP). OJK menilai kolaborasi ini bisa memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi agribisnis.
Kerja Sama dan Tujuan Program ERP
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut bahwa proyek ERP ini dilaksanakan bersama International Labour Organization (ILO) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Kerja sama itu bertujuan agar para peternak dan koperasi susu bisa memanfaatkan sistem digital untuk mengakses pembiayaan dan mengelola operasional.
Ketika kunjungan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, OJK memantau implementasi sistem ERP yang menghubungkan peternak, koperasi, dan industri susu. Sistem ini diharapkan menciptakan rantai distribusi yang transparan dan efisien.
Manfaat bagi Peternak Rakyat dan Koperasi
Dengan sistem ERP, OJK menargetkan agar peternak yang selama ini underbanked atau dianggap unbankable bisa lebih mudah mengakses produk keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa digitalisasi ini memungkinkan penilaian kredit berdasarkan data operasional nyata.
Proyek digital ini juga akan direplikasi ke daerah lain, termasuk Malang, Jawa Timur. Di sana, ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski prospek besar, program ini menghadapi tantangan seperti literasi digital peternak dan kesiapan infrastruktur pedesaan. OJK perlu memastikan pelatihan bagi peternak agar mereka mampu menggunakan sistem ERP secara efektif.
Namun kolaborasi dengan Swiss dan lembaga internasional memberi peluang kuat. Bila berjalan mulus, proyek ini bisa menjadi model bagi digitalisasi komoditas unggulan lainnya.
Dengan inovasi ini, pemerintah berharap bahwa ekonomi daerah tumbuh inklusif, peternak semakin sejahtera, dan akses keuangan bisa menyentuh mereka yang selama ini sulit terbuka layanan formal.