emasharini.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengkritik rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berencana menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi pemerintah. Dalam rapat Dewan Pengawas Danantara pada 15 Oktober 2025, Purbaya menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan kurangnya keahlian Danantara dalam mengelola investasi. Ia mempertanyakan, “Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?”.
Alasan Kritik Purbaya:
Purbaya menjelaskan bahwa Danantara telah menerima sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun dari dividen BUMN tahun ini. Ia menilai bahwa menggunakan dana sebesar itu untuk membeli obligasi pemerintah menunjukkan kurangnya upaya dalam mencari proyek investasi yang produktif. Menurutnya, jika Danantara hanya berinvestasi pada surat utang, maka tidak ada kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia.
Tanggapan Danantara:
Menanggapi kritik tersebut, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa pembelian obligasi merupakan langkah sementara. Ia menyebutkan bahwa waktu yang tersisa di tahun ini relatif singkat untuk memulai proyek investasi baru. Oleh karena itu, membeli obligasi dianggap sebagai instrumen yang paling cepat dan likuid. Pandu menekankan bahwa strategi investasi Danantara bersifat campuran antara jangka pendek dan panjang, dengan fokus pada pasar modal dan obligasi. Ia berharap langkah ini dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti India.
Komitmen untuk Investasi Produktif:
Purbaya menegaskan bahwa ke depan, Danantara harus fokus pada investasi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Ia berharap agar dividen BUMN tidak hanya digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, tetapi juga untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.