emasharini.id – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat akses keuangan di daerah guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya akses keuangan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. “Ke depan, TPAKD diharapkan berkontribusi dalam program unggulan Bapak Presiden seperti program makan bergizi gratis,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Peran TPAKD dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan
Untuk mempercepat program akses keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan mendorong setiap keluarga memiliki rekening bank. Saat ini, inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 92,4%, dan pemerintah menargetkan angka ini mencapai 98% pada tahun 2027. “Dengan setiap keluarga punya rekening, bagi pemerintah untuk mengelontorkan bansos dan berbagai program pemerintah diharapkan akan tepat sasaran,” tambah Airlangga.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
Selain itu, pemerintah juga fokus pada program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada pelajar. Program ini telah berhasil membuka 58,32 juta rekening atau sekitar 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Program KEJAR diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan di kalangan generasi muda dan mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam sistem keuangan formal di masa depan.
Upaya Meningkatkan Literasi dan Edukasi Keuangan
Pemerintah juga menyadari pentingnya literasi dan edukasi keuangan untuk mendukung inklusi keuangan. Oleh karena itu, OJK bersama TPAKD terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hingga saat ini, TPAKD telah menjangkau 16,9 juta peserta dalam program edukasi keuangan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, yang saat ini masih terdapat gap sebesar 26,1%.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat mempercepat akses keuangan di daerah, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan yang lebih luas.